Jakarta — Gelombang kasus keracunan akibat makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka kembali perdebatan soal implementasi dan tanggung jawab program MBG yang belum maksimal.
Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, mengingatkan bahwa program ini tidak bisa dijalankan tanpa standar yang ketat. “Gizi gratis tidak boleh jadi dalih untuk abai terhadap keamanan. Ini soal nyawa anak-anak,” ujar politisi dari Partai NasDem itu.
Komisi IX berencana meminta klarifikasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan mendorong audit menyeluruh terhadap para penyedia makanan di berbagai daerah.
Dalam beberapa hari terakhir, tercatat kasus serupa di Sukoharjo dan Nunukan Selatan. Bahkan, ditemukan menu MBG berupa ikan tongkol dalam kondisi berulat. Di Cianjur, pemerintah daerah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) dan menurunkan tenaga medis ke rumah-rumah korban.
DPR menyoroti pentingnya sistem pengawasan rantai pasok pangan. “Jika ditemukan penyimpangan, vendor harus diberi sanksi. Jangan ada toleransi terhadap kelalaian,” kata Nurhadi.
Komisi IX menegaskan bahwa program peningkatan gizi adalah mandat penting, tapi hanya akan berhasil jika dijalankan dengan integritas, pengawasan kuat, dan tanggung jawab penuh.
