Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan perubahan mendasar dalam kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan rencana menggantikan skema subsidi berbasis komoditas menjadi bantuan langsung tunai (BLT) yang akan diterapkan mulai 2027. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Rencana ini telah melalui pembahasan mendalam bersama Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam rangka merancang kebijakan energi nasional yang lebih berkelanjutan dan strategis.
Selama bertahun-tahun, subsidi BBM berbasis komoditas telah menjadi beban besar bagi anggaran negara, dengan jumlah dana yang dikeluarkan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Meskipun subsidi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga energi dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah, kenyataannya banyak terjadi ketidaktepatan sasaran. BBM bersubsidi sering kali dikonsumsi oleh kelompok masyarakat mampu yang seharusnya tidak berhak mendapatkannya, sehingga menciptakan ketimpangan dalam distribusi manfaat.
Luhut menegaskan bahwa dengan beralih ke skema BLT, pemerintah dapat menyalurkan dana langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan tanpa harus mempertahankan mekanisme subsidi harga yang sering kali merugikan perekonomian negara. Dengan mengurangi subsidi pada komoditas, diharapkan terjadi penghematan signifikan yang dapat dialihkan untuk program sosial dan pembangunan infrastruktur energi yang lebih efisien.
Dalam forum The Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025, Luhut menyampaikan bahwa pemerintah berencana menghapus subsidi harga BBM secara bertahap hingga tercapai harga tunggal tanpa subsidi dalam dua tahun ke depan. Masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat akan mendapatkan BLT sebagai kompensasi atas penghapusan subsidi, sehingga daya beli tetap terjaga tanpa perlu adanya intervensi harga di pasaran.
Untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif, pemerintah akan menerapkan teknologi kecerdasan buatan (AI) guna mengawasi distribusi BBM. Dengan sistem ini, kendaraan yang berhak mendapatkan akses terhadap BBM bersubsidi akan dapat teridentifikasi secara otomatis, sehingga mencegah penyalahgunaan dan memastikan distribusi energi lebih akurat dan efisien.
Presiden Prabowo Subianto juga telah menetapkan target ambisius untuk mencapai swasembada energi dalam lima tahun ke depan. Pemerintah berkomitmen untuk menghentikan impor BBM secara bertahap dan menggantinya dengan produksi energi dalam negeri, memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah serta potensi energi baru dan terbarukan yang mencapai 3.687 gigawatt (GW).
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah optimistis bahwa Indonesia tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada impor BBM, tetapi juga menciptakan sistem energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Reformasi subsidi BBM ini menjadi salah satu pilar utama dalam agenda besar menuju ketahanan energi nasional yang lebih kuat dan stabil.
