Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa pemangkasan anggaran yang terjadi tahun ini tidak akan menghambat persiapan dan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025. Meskipun mengalami efisiensi anggaran sebesar 43,6 persen atau sekitar Rp13,72 triliun dari pagu awal Rp31,45 triliun, Kemenhub tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan saat Lebaran.
Juru Bicara Kemenhub, Elba Damhuri, menegaskan bahwa seluruh persiapan angkutan Lebaran tahun ini tetap berjalan sesuai rencana. Pemerintah akan terus memastikan transportasi publik dalam kondisi optimal agar masyarakat dapat bepergian dengan aman, nyaman, dan lancar. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pelaksanaan ramp check atau uji kelaikan kendaraan di berbagai moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian. Uji kelaikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh armada yang digunakan dalam angkutan Lebaran berada dalam kondisi prima, sehingga dapat menjamin keselamatan para penumpang selama perjalanan.
Selain pemeriksaan armada, Kemenhub juga berencana untuk menggelar inspeksi keselamatan di sejumlah fasilitas transportasi seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Upaya ini dilakukan guna mengidentifikasi potensi gangguan perjalanan dan mencegah kendala yang dapat menghambat arus mudik dan balik. Pengawasan ketat terhadap fasilitas umum ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan transportasi selama periode Lebaran.
Lebih lanjut, Elba mengungkapkan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk memastikan kelancaran angkutan Lebaran 2025. Kemenhub bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait guna mengantisipasi lonjakan pergerakan penumpang dan kendaraan. Dalam rangka mendukung kebijakan ini, pihaknya juga sedang melakukan survei mobilitas masyarakat untuk memetakan potensi arus mudik dan arus balik, sehingga strategi penanganan dapat disiapkan secara lebih matang.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan tidak akan mengurangi kualitas layanan transportasi publik, terutama yang terkait dengan program subsidi. Kemenhub tetap berupaya mempertahankan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) agar masyarakat tetap mendapatkan akses transportasi yang terjangkau dan memadai. Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Kamis (13/2), Menhub memastikan bahwa program subsidi tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Dudy menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 yang diterbitkan pada 13 Februari 2025, pagu efektif terbaru Kemenhub untuk tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp17,725 triliun. Anggaran ini akan dikelola oleh sembilan unit organisasi eselon I di bawah naungan Kemenhub untuk menjalankan berbagai program strategis dalam sektor transportasi.
Dalam beberapa hari terakhir, Kemenhub juga terus melakukan evaluasi anggaran dengan pendekatan risk based analysis guna memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Dengan analisis berbasis risiko ini, Kemenhub berupaya memastikan bahwa semua program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik meski terdapat pemangkasan anggaran.
Menhub menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah tetap pada peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan layanan transportasi yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan di lapangan dan melakukan penyesuaian strategi agar angkutan Lebaran 2025 dapat berjalan dengan maksimal.
Dengan serangkaian langkah yang telah disiapkan, Kemenhub optimistis bahwa meskipun terdapat tantangan dari sisi anggaran, penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 tetap dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman perjalanan yang aman serta nyaman bagi masyarakat.
