Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Government Technology (GovTech) Indonesia akan meluncurkan keterpaduan layanan daripada aplikasi.
Pernyataan tersebut dibuat oleh Anas sebagai tanggapan atas peluncuran GovTech yang dijadwalkan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta.
Oleh karena itu, kami saat ini ingin mendorong keterpaduan layanan dari semua kementerian dan lembaga yang saat ini memiliki aplikasi terpisah. Presiden telah memberikan perintah ini. Anas menyatakan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Minggu, bahwa targetnya akan dicapai pada bulan Oktober, dan sebagian mulai terinteroperabilitas pada bulan September atau Oktober.
Sementara itu, ia menyatakan bahwa ia sedang secara bertahap memadukan tujuh lembaga dalam pemerintahan teknologi (GovTech): Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristekdikti), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Penanaman Modal dan Keuangan (PANRB).
Kami masih melanjutkan proses kami saat ini. Dia menambahkan, “Dari tujuh layanan tersebut, kami terus bekerja keras; salah satunya di Kemenkes sedang bergerak untuk menginteroperabilitas layanan ke dalam Satu Sehat.”
Selain itu, ia menyatakan bahwa GovTech Indonesia akan memasukkan platform SmartASN, wadah kolaborasi digital yang memudahkan ASN untuk mengelola dan menyediakan layanan.
“SmartASN sekarang diuji coba menjadi 5.000 lebih, 5.000 lebih ASN. Jadi, banyak aplikasi ASN nanti diintegrasikan ke dalam satu portal,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa lembaga yang disebutkan dalam tanda kutip dilarang membuat aplikasi baru kecuali menginteroperabilitaskannya.
Oleh karena itu, ini adalah tahapan peluncuran yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dia menyatakan bahwa besok akan ada pengumuman tentang GovTech, atau teknologi pemerintah, serta pengumuman Indeks SPBE untuk seluruh kabupaten, kota, dan kementerian. Ini akan memungkinkan untuk mengukur kematangan digitalisasi di seluruh pemerintahan.
