Jakarta — Pemerintah Indonesia resmi menetapkan mantan presiden Suharto sebagai pahlawan nasional, sebuah keputusan yang memicu perdebatan luas di masyarakat. Upacara penyerahan gelar dilakukan di Istana Negara, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang juga merupakan mantan menantu Suharto.
Suharto dikenal sebagai tokoh yang membawa stabilitas dan pembangunan ekonomi selama tiga dekade berkuasa. Pertumbuhan ekonomi rata‑rata 7% per tahun dan penurunan inflasi dari 600% menjadi 10% menjadi pencapaian yang diakui. Ia bahkan dijuluki Bapak Pembangunan. Namun, warisan kepemimpinannya juga diwarnai oleh pelanggaran HAM, pembantaian 1965, invasi brutal ke Timor Timur, serta praktik korupsi yang ditaksir mencapai miliaran dolar.
Keputusan ini memicu protes dari masyarakat sipil. Amnesty Indonesia menilai langkah tersebut sebagai upaya “whitewash” sejarah kelam Orde Baru. Lebih dari 16.000 orang menandatangani petisi penolakan, sementara demonstrasi berlangsung di Jakarta dengan pengamanan ketat aparat.
Dari perspektif kepemimpinan, penetapan Suharto sebagai pahlawan nasional mencerminkan arah politik Presiden Prabowo. Ia sebelumnya memuji rezim Orde Baru dalam pidato kemenangan, dan kini pemerintahannya dituding melakukan revisi sejarah melalui penerbitan buku baru yang dianggap menutupi pelanggaran HAM masa lalu.
Meski kontroversial, keputusan ini juga dibarengi dengan penghargaan kepada tokoh oposisi Suharto seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh Marsinah. Langkah ini dipandang sebagai upaya menyeimbangkan narasi, meski tetap menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana bangsa ini memilih untuk mengingat masa lalu dan membangun visi kepemimpinan ke depan.
