Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menegaskan bahwa kelapa sawit memiliki peran strategis sebagai pilar utama dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi nasional. Hal ini sejalan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pentingnya menjaga sektor sawit sebagai aset strategis negara. Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menyambut baik pernyataan Presiden tersebut, yang dianggapnya sebagai pengakuan atas nilai strategis sawit bagi perekonomian Indonesia.
Eddy Martono mengungkapkan bahwa program biodiesel nasional, seperti B40 dan B50, sangat bergantung pada kelapa sawit sebagai bahan baku utama. Program ini tidak hanya mendukung kemandirian energi tetapi juga memberikan nilai tambah bagi produk kelapa sawit Indonesia. Eddy menjelaskan bahwa inisiatif ini mencerminkan langkah nyata pemerintah untuk mengoptimalkan potensi sawit sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat luas.
Dalam konteks keamanan, Eddy menyampaikan bahwa koordinasi antara Gapki dan aparat penegak hukum telah memberikan dampak positif dalam menekan angka kriminalitas di perkebunan sawit. Ia menyebut bahwa kasus pencurian dan penjarahan sudah jauh berkurang dibandingkan beberapa bulan lalu. Meski demikian, Eddy menegaskan bahwa perlindungan terhadap perkebunan sawit harus terus ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di sektor ini.
Eddy juga mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis sebagai langkah penting untuk melindungi sawit sebagai aset negara. Dengan adanya undang-undang ini, pengelolaan sektor sawit diharapkan dapat berjalan dengan lebih terarah dan berkelanjutan. Selain itu, regulasi ini akan memberikan kejelasan dalam hal legalitas kebun rakyat, perpanjangan HGU, dan aspek-aspek lain yang menjadi kunci keberlanjutan industri sawit di masa depan.
Pakar Hukum Kehutanan, Sadino, menyatakan bahwa sawit memiliki karakteristik unik sebagai komoditas yang memberikan manfaat jangka panjang. Dengan siklus investasi yang dapat mencapai 25 tahun, sawit memerlukan kepastian hukum yang kokoh untuk menarik minat investor. Ia juga menyoroti pentingnya peran sawit dalam perekonomian nasional, yang selama lebih dari 15 tahun telah menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Sadino mendukung pembentukan Lembaga Tata Kelola Sawit Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor ini baik di tingkat domestik maupun global.
Anggota DPR RI, Firman Subagyo, menambahkan bahwa perlindungan terhadap sektor sawit tidak hanya penting bagi perekonomian nasional tetapi juga bagi kesejahteraan petani sawit. Ia mengusulkan agar Indonesia mengadopsi pendekatan serupa dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, yang melindungi komoditas strategisnya melalui undang-undang khusus. Firman menegaskan bahwa sawit memiliki potensi besar untuk mendukung penerimaan negara dan memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional. Dengan dukungan regulasi yang tepat, sektor sawit dapat terus berkembang dan menjadi pilar utama kemandirian nasional.
