JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mengajukan rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp44,24 triliun kepada sejumlah perusahaan pelat merah untuk tahun 2025. Rencana ini menjadi sorotan karena bertepatan dengan tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan dimulai pada 20 Oktober 2024.
Mayoritas alokasi dana PMN ini diarahkan untuk menjalankan berbagai tugas yang ditetapkan pemerintah kepada BUMN. Sebanyak 16 BUMN telah diajukan untuk menerima PMN pada tahun mendatang. Alokasi dana terbesar direncanakan untuk PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai mencapai Rp13,86 triliun, yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri juga masuk dalam daftar, dengan usulan PMN sebesar Rp3,61 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan. Di posisi berikutnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengusulkan PMN sebesar Rp3 triliun.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Jumat (7/6/2024), Erick Thohir menyatakan, “Penugasan pemerintah menjadi fokus utama, terutama dengan alokasi dana sebesar Rp30,4 triliun yang diusulkan untuk PMN. Kami terus mendorong hal ini, mengingat 69% dari total dana yang diajukan.”
Di sisi lain, Erick juga mengungkapkan bahwa sejumlah PMN senilai Rp28,2 triliun telah disalurkan ke tiga perusahaan pelat merah, yaitu Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA). Hutama Karya menerima suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG menerima Rp3,6 triliun dari hasil lelang aset Jiwasraya, dan WIKA menerima PMN sebesar Rp6 triliun.
