Dalam diskusi yang berlangsung pada Senin (4/11), Mohammad Faisal selaku Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE), mengemukakan bahwa insentif bagi masyarakat untuk membeli kendaraan listrik saat ini tidak menyasar kalangan menengah yang tengah menghadapi tantangan ekonomi yang berat. Menurutnya, kelas menengah mengalami penurunan daya beli yang drastis, yang disertai dengan pengurangan pengeluaran sehari-hari. Hal ini membuat kebijakan insentif kendaraan listrik menjadi kurang relevan dan tidak efektif bagi kelompok masyarakat ini.
Faisal menegaskan bahwa saat ini, para pembeli kendaraan listrik sebagian besar merupakan individu atau keluarga yang memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk membeli kendaraan baru. Sementara itu, banyak anggota kelas menengah yang terpaksa menghabiskan tabungan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga situasi ini menciptakan ketidaksesuaian antara kebijakan yang ada dan realitas yang dihadapi masyarakat. “Kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah saat ini sangat memprihatinkan; mereka mengalami penurunan pendapatan dan terpaksa melakukan penghematan di semua lini,” ujarnya.
Sebagai solusi, Faisal mengusulkan agar pemerintah lebih mempertimbangkan keringanan pajak untuk pembelian properti, yang diyakini lebih mendesak dan relevan untuk membantu masyarakat kelas menengah. Dengan adanya keringanan ini, diharapkan dapat meringankan beban cicilan bagi mereka yang sedang berusaha memiliki rumah atau sedang dalam proses menyicil rumah. “Keringanan pajak untuk properti bukan hanya akan membantu mengurangi cicilan, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam kehidupan mereka,” jelas Faisal.
Namun, ia juga menekankan bahwa keringanan pajak saja tidak cukup untuk mengatasi masalah yang lebih besar, yakni penurunan daya beli. Faisal berpendapat bahwa pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih proaktif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. “Menciptakan lebih banyak peluang kerja adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas menengah. Jika pendapatan mereka meningkat, mereka akan memiliki lebih banyak ruang untuk melakukan pembelian, termasuk dalam sektor properti dan kebutuhan lainnya,” ungkapnya.
Melalui pendekatan yang komprehensif, diharapkan pemerintah dapat merespons dengan lebih baik terhadap kebutuhan kelas menengah. Kesejahteraan masyarakat ini harus menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Keringanan pajak untuk properti dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas diharapkan menjadi dua langkah strategis yang saling mendukung dalam memperkuat ekonomi kelas menengah di Indonesia.
