Jakarta, 13 September 2024 – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerima alokasi anggaran sebesar Rp6,22 triliun untuk tahun anggaran 2025, setelah DPR RI menyetujui pengajuan anggaran tersebut. Anggaran ini diharapkan mampu mendorong pencapaian swasembada pangan di sektor perikanan dan kelautan, serta memperkuat pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dana ini mencakup Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1,3 triliun yang diarahkan untuk mendukung kawasan produksi pangan akuatik.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan bahwa anggaran tersebut akan dimaksimalkan untuk berbagai program strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan, serta memperkuat sektor perikanan Indonesia. “Kami berkomitmen untuk menggunakan anggaran ini sebaik mungkin dalam mewujudkan swasembada pangan melalui peningkatan produksi perikanan yang berkelanjutan, serta memperbaiki infrastruktur pendukung di sektor ini,” ujar Trenggono.
Sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya laut Indonesia, KKP menyusun berbagai program yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis kuota, pengembangan budidaya laut, serta perlindungan kawasan konservasi laut. Alokasi anggaran terbesar, sebesar Rp2 triliun, akan digunakan untuk program pengelolaan perikanan dan kelautan, yang menjadi tulang punggung produksi pangan dari sektor perikanan. Program ini berfokus pada pengelolaan sumber daya ikan secara bijaksana, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan produksi dan keberlanjutan lingkungan.
Tak hanya fokus pada produksi, KKP juga mengalokasikan Rp161,03 miliar untuk program peningkatan nilai tambah dan daya saing industri perikanan. Dana ini akan diarahkan untuk membantu para pelaku usaha perikanan dalam menghasilkan produk-produk olahan bernilai tinggi yang mampu bersaing di pasar global. Sementara itu, Rp310,2 miliar akan digunakan untuk mendukung program kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam menjaga ekosistem pesisir dan laut agar tetap terjaga dari ancaman kerusakan.
Program pendidikan dan pelatihan vokasi di sektor kelautan dan perikanan juga menjadi salah satu prioritas, dengan anggaran sebesar Rp259,43 miliar. Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor perikanan, mulai dari tingkat nelayan hingga manajemen industri perikanan, agar mampu beradaptasi dengan teknologi dan metode baru yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Selain itu, anggaran sebesar Rp3,5 triliun dialokasikan untuk program dukungan manajemen yang mencakup penguatan tata kelola kementerian, pengembangan sistem pengawasan yang lebih efisien, serta meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program-program strategis. Menteri Trenggono menegaskan bahwa dukungan manajemen ini sangat penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu sorotan dalam rencana anggaran 2025 adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang mencapai Rp1,3 triliun. Dana ini berasal dari usulan provinsi dan kabupaten/kota melalui aplikasi Krisna Bappenas, dengan rincian Rp785 miliar dari provinsi dan Rp524,9 miliar dari kabupaten/kota. DAK Fisik ini akan digunakan untuk mendukung penguatan infrastruktur yang berkaitan dengan produksi pangan akuatik, serta pemberdayaan masyarakat pesisir yang terlibat dalam sektor perikanan.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mengingatkan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus diarahkan pada program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama para nelayan dan pelaku usaha kecil di sektor kelautan dan perikanan. “Kami berharap anggaran yang besar ini dapat dimanfaatkan secara efektif untuk program yang berpihak pada masyarakat dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka,” tegas Sudin.
Dengan tema besar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang mengusung “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” sektor kelautan dan perikanan mendapat perhatian khusus sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional.
