Jakarta – Rencana pemerintah untuk membatasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mendapat kritik tajam dari kalangan legislatif. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, dengan tegas meminta pemerintahan Jokowi menunda kebijakan ini. Menurutnya, langkah tersebut bisa memperlemah daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah yang saat ini sudah berada dalam tekanan berat akibat kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (3/10/2024), Mulyanto mengingatkan bahwa keputusan untuk membatasi BBM bersubsidi harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. “Jika kebijakan ini diterapkan sekarang, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat kelas menengah. Daya beli mereka yang sudah menurun akan semakin tergerus, dan hal ini akan berdampak pada seluruh perekonomian nasional,” ujar Mulyanto dengan nada prihatin.
Mulyanto juga memaparkan data statistik yang menunjukkan adanya pergeseran besar dalam struktur tenaga kerja di Indonesia. Data yang dihimpun dari dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024, menunjukkan penurunan signifikan pada pekerja sektor formal. Sementara pada periode sebelumnya, sektor formal menyerap lebih banyak tenaga kerja, kondisi tersebut kini berbalik, dengan sektor informal menjadi penyerap terbesar tenaga kerja.
Lebih memprihatinkan lagi, sektor-sektor yang menjadi penopang kelas menengah, seperti industri tekstil, justru mengalami gelombang PHK besar-besaran. “PHK yang terjadi di sektor industri, terutama tekstil dan turunannya, semakin memperburuk kondisi pekerja. Banyak dari mereka yang terpaksa beralih ke sektor informal yang lebih rentan terhadap perubahan kebijakan seperti pembatasan BBM bersubsidi,” tambahnya.
Mulyanto juga menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk tidak menambah masalah baru bagi masyarakat yang sudah menghadapi banyak kesulitan. “Pemerintah perlu fokus pada penyelesaian program-program yang sudah ada. Jangan membuat kebijakan baru yang bisa memperkeruh keadaan. Kita harus mempertahankan stabilitas ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama mereka yang berada di kelas menengah,” katanya.
Pernyataan ini menggambarkan kegelisahan yang dirasakan oleh banyak pihak terkait dampak dari kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Kelas menengah, yang sering kali menjadi motor penggerak perekonomian, saat ini berada dalam posisi rentan. Pembatasan subsidi BBM tidak hanya akan berdampak pada kenaikan harga, tetapi juga pada biaya hidup secara keseluruhan, yang pada akhirnya bisa memperlemah daya beli dan memperburuk situasi ekonomi nasional secara lebih luas.
