Yogyakarta — Polemik yang muncul dari jawaban AI milik Universitas Gadjah Mada (UGM), Lean Intelligent Service Assistant (LISA), yang sempat menyebut Presiden Joko Widodo bukan alumni UGM, menjadi sorotan publik. Meski kemudian diklarifikasi oleh pihak kampus bahwa Jokowi memang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM, kasus ini membuka diskusi lebih luas tentang kepemimpinan dalam pengelolaan teknologi di institusi pendidikan.
Kehadiran LISA sebagai inovasi kampus menunjukkan ambisi UGM untuk memanfaatkan kecerdasan buatan dalam layanan informasi. Namun, inkonsistensi jawaban memperlihatkan tantangan besar: bagaimana memastikan akurasi, kredibilitas, dan batasan penggunaan AI. Kepemimpinan kampus dituntut untuk tidak hanya menghadirkan teknologi, tetapi juga membangun sistem pengawasan, validasi data, serta komunikasi publik yang transparan.
Dari perspektif kepemimpinan, kasus LISA menegaskan bahwa adopsi teknologi harus diiringi dengan strategi manajemen risiko. Pemimpin akademik perlu menyeimbangkan inovasi dengan tanggung jawab, memastikan reputasi institusi tetap terjaga. Selain itu, keterlibatan pemimpin dalam mengedukasi masyarakat tentang keterbatasan AI menjadi krusial agar publik tidak terjebak dalam misinformasi.
Kasus ini juga memberi pelajaran bahwa kepemimpinan teknologi di kampus bukan sekadar soal adopsi alat baru, melainkan tentang membangun trust. Kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan bergantung pada bagaimana pemimpin mengelola inovasi dengan integritas, akuntabilitas, dan visi jangka panjang.
