Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menegaskan pentingnya konsistensi dalam menjalankan program-program kementerian dan lembaga agar tetap berada dalam koridor visi Presiden Prabowo Subianto. Meskipun pemerintah saat ini tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, ia menekankan bahwa langkah tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi kementerian dan lembaga untuk melenceng dari arah kebijakan strategis yang telah ditetapkan.
Dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Koperasi RI, BP Batam, dan BPKS Sabang yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/2/2025), Asep menyoroti kondisi ekonomi yang penuh tantangan dengan beban utang negara yang mencapai ribuan triliun rupiah. Ia menyesalkan adanya narasi yang berkembang seolah kementerian dan lembaga mencoba melakukan tawar-menawar terhadap kebijakan efisiensi yang diberlakukan oleh pemerintah. Menurutnya, kebijakan fiskal harus dikawal dengan ketat agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang telah dicanangkan dalam visi nasional.
Asep yang merupakan legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) menegaskan bahwa meskipun kebijakan efisiensi diterapkan, pencapaian target ekonomi nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi 8 persen yang menjadi bagian dari Astacita, tetap harus didorong secara maksimal. Ia menekankan bahwa pemangkasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan kinerja kementerian, lembaga, dan badan lainnya yang berperan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Justru, efisiensi harus dimaknai sebagai upaya untuk memperbaiki alokasi anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam pandangannya, efisiensi anggaran bukan sekadar pemotongan biaya, tetapi juga menuntut perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan negara. Ia mengingatkan bahwa di masa lalu, kebijakan pengeluaran anggaran yang terlalu besar sering kali tidak memberikan dampak signifikan bagi perekonomian, bahkan justru menambah beban utang yang saat ini harus ditanggung. Oleh karena itu, Asep mendorong kementerian dan lembaga untuk lebih inovatif dalam mengelola anggaran, sehingga tetap bisa memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat tanpa harus mengorbankan stabilitas fiskal.
Sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan efisiensi dengan visi nasional, Asep meminta para pemimpin kementerian dan lembaga untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait prioritas pembangunan. Ia menekankan bahwa sebelum membahas angka dalam alokasi anggaran, harus ada kejelasan dalam visi, misi, serta strategi yang ingin dicapai. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional.
Asep menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah bekerja keras untuk merancang kebijakan yang mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi, sehingga implementasi di lapangan harus benar-benar dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk tidak hanya berfokus pada besaran anggaran yang tersedia, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat.
Dalam penutup pernyataannya, Asep kembali menekankan bahwa koordinasi antara kementerian dan lembaga dengan pemerintah pusat harus tetap berjalan dengan baik. Menurutnya, kebijakan efisiensi yang diterapkan saat ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus selalu mengacu pada visi nasional agar Indonesia dapat terus maju dan menghadapi tantangan ekonomi global dengan lebih siap.
